Guru MTsN 8 Batang Hari Perbarui Foto ASN Sesuai Edaran Kemenag

Batang Hari, 1 November 2025 – Seluruh guru dan tenaga kependidikan di MTsNegeri 8 Batang Hari telah melaksanakan pembaruan foto Aparatur Sipil Negara (ASN) pada sistem kepegawaian digital SIMSDM/SIMPEG5. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1803/SJ/B.II/KP.04/10/2025 tentang Pembaharuan Foto ASN pada SIMSDM/SIMPEG5, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dr. Kamaruddin Amin.

Kepala MTsN 8 Batang Hari menyampaikan bahwa pembaruan foto ini bertujuan untuk memperbarui data kepegawaian agar lebih akurat dan profesional sesuai standar nasional. Ia menegaskan pentingnya mendukung kebijakan Kementerian Agama dalam memastikan data ASN selalu mutakhir dan seragam. "Kami mendukung penuh kebijakan Kementerian Agama untuk memastikan data ASN selalu mutakhir dan seragam, sebagai wujud disiplin dan profesionalisme pegawai madrasah," ujarnya.

Seluruh guru dan tenaga kependidikan mengikuti ketentuan resmi dalam pengambilan foto. Mereka mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) berwarna hitam, kopiah hitam bagi pria, serta jilbab hitam atau gelap bagi perempuan, dengan latar belakang putih polos. Proses pengambilan foto dilakukan secara tertib dan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak madrasah.

Kegiatan pembaruan foto ini juga merupakan bagian dari implementasi Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2025. Instruksi tersebut menekankan pentingnya peningkatan efektivitas layanan publik, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Agama. Dengan adanya pembaruan foto, diharapkan data kepegawaian dapat lebih mudah diverifikasi dan dikelola secara digital.

Melalui langkah ini, MTsN 8 Batang Hari berharap dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem kepegawaian digital yang tertib, transparan, dan profesional di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembaruan data kepegawaian secara berkala dinilai penting untuk mendukung tata kelola administrasi yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan di lingkungan madrasah.